Jombang, 23 September 2026, Shelter Indonesia ikut ambil bagian sebagai sponsor Seminar Implementasi PMK Nomor 6 Tahun 2026 yang digelar ARSADA Jawa Timur di Azana Style Hotel Jombang, 23–24 September. Seminar ini dibuka oleh Bupati Jombang H. Warsubi, S.H., M.Si, dan dihadiri pimpinan serta pengelola rumah sakit dari berbagai daerah di Jawa Timur. Di sela agenda seminar, Shelter Indonesia memperkenalkan cara mengelola layanan keamanan, kebersihan, dan tenaga penunjang agar hasilnya bisa dibuktikan saat akreditasi.
Bagi banyak rumah sakit, urusan ini tidak sesederhana menyerahkan pekerjaan ke pihak ketiga. Standar Akreditasi Rumah Sakit (KMK No. HK.01.07/MENKES/1596/2024) menganggap layanan yang dikontrakkan sebagai bagian dari program mutu dan keselamatan pasien. Satpam dan petugas kebersihan tetap ditelusuri surveior, walau nama vendornya tidak muncul di sertifikat.
“Di lapangan, yang ditanya surveior itu bukti. Catatan patroli, jadwal pembersihan, sertifikat pelatihan petugas. Kalau semua itu masih di kertas atau grup percakapan, rumah sakit akan kesulitan.” ujar Nino Mayvi, CMO Shelter Indonesia.
Soal biaya, kajian Kemenkes RI (2023) menyebut sekitar 70 sampai 80 persen biaya operasional rumah sakit adalah biaya tetap. Setiap fungsi non-klinis yang dikelola sendiri ikut menambah beban itu, mulai dari merekrut dan melatih satpam sampai mencari pengganti pegawai yang tidak masuk. Alih daya memang bisa meringankan, dan sejak Permenaker Nomor 7 Tahun 2026 aturannya lebih tegas: hanya enam bidang penunjang yang boleh dialihdayakan, dan penyedia wajib berbadan hukum, berizin, serta terikat perjanjian tertulis.
Untuk urusan pembuktian, Shelter menawarkan Shelter+, ekosistem aplikasi yang dipakai petugas di lapangan. ShelterGuard mencatat patroli, temuan, tamu, dan barang keluar-masuk. SHELIA memantau jadwal pembersihan per area dan permintaan mendadak seperti tumpahan cairan tubuh. HRIS dan Casual Work merekap data pegawai, pelatihan, kehadiran, sampai tenaga tambahan saat kunjungan melonjak. Semua tercatat dengan waktu, lokasi, dan nama petugas, dan rumah sakit bisa melihat data yang sama dengan vendor.
“Akreditasi menuntut bukti, bukan niat baik. Karena itu kinerja vendor harus bisa dilihat dan dilaporkan, bukan sekadar dijanjikan.” – Nino Mayvi, CMO, Shelter Indonesia
Tentang Shelter Indonesia
Penyedia layanan alih daya jasa keamanan, kebersihan, dan tenaga kerja penunjang yang memadukan sumber daya manusia dan teknologi.
