Tahun ini agenda ketenagakerjaan cukup padat. Setelah Permenaker Nomor 7 Tahun 2026 mengatur ulang soal alih daya, kini giliran Rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang sedang digodok bersama DPR, dengan pembahasan yang ditargetkan rampung pada Oktober.
Buat perusahaan, ini bukan sekadar berita politik. Beberapa hal yang sedang dibahas akan langsung terasa di operasional.
Pengupahan jadi salah satu titik perdebatan
Mekanisme penetapan upah minimum masuk dalam materi pembahasan, termasuk kemungkinan formula baru dan sejauh mana formula itu dicantumkan di undang-undang induk. Serikat pekerja mendorong agar rumusannya ditulis rigid supaya tidak selalu jadi bahan perdebatan setiap tahun. Kalangan pengusaha punya pandangan berbeda.
Apa pun hasilnya, cara Anda menyusun anggaran upah bisa berubah mulai siklus berikutnya.
Upah minimum sektoral ikut dibahas
Salah satu usulan yang muncul, upah minimum sektoral ditetapkan paling sedikit lima persen di atas upah minimum yang berlaku di daerah tersebut. Kalau ini jadi, perusahaan di sektor tertentu perlu menyesuaikan struktur upahnya, bukan hanya mengikuti angka UMP atau UMK.
Alih daya masih jadi isu terbuka
Tuntutan penghapusan outsourcing kembali disuarakan pada peringatan Hari Buruh tahun ini. Sementara itu, wacana revisi Permenaker 7/2026 juga masih bergulir. Artinya, aturan yang berlaku hari ini belum tentu sama dengan yang berlaku tahun depan.
Yang sebaiknya dilakukan sekarang
Jangan menunggu aturan final baru bergerak. Tiga langkah yang masuk akal: pastikan seluruh kontrak alih daya sudah memenuhi ketentuan yang berlaku saat ini, siapkan skema anggaran yang fleksibel terhadap perubahan formula upah, dan tunjuk satu orang di tim HR untuk memantau perkembangan pembahasan.
Perusahaan yang kontraknya sudah rapi biasanya lebih tenang menghadapi perubahan aturan, karena penyesuaiannya tinggal sedikit.
Satu catatan tambahan: hindari mengambil keputusan besar berdasarkan draf yang belum disahkan. Draf bisa berubah sampai menit terakhir pembahasan, dan perusahaan yang terlanjur merombak struktur sering harus merombaknya lagi.
Shelter Indonesia mengikuti perkembangan regulasi ini karena menyangkut ribuan karyawan yang kami tempatkan, dan siap membantu klien menyesuaikan skema kerja samanya. Mulai pembicaraannya di shelterindonesia.id.